Semarang – Jateng Raih Insentif Rp5,97 Miliar dari Pusat, Ini Alasannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih insentif fiskal sebesar Rp5,97 miliar dari pemerintah pusat atas kinerjanya dalam menurunkan angka stunting di daerahnya. Jateng menempati peringkat kedua setelah DKI Jakarta dalam hal penurunan stunting.
Insentif fiskal ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 350 tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Kinerja Fiskal Tahun Berjalan, Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
Insentif fiskal ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Istana Wakil Presiden, Jumat (6/10/2023) sore.
Wapres Ma’ruf Amin mengapresiasi kinerja Jateng dan daerah lain yang mendapatkan insentif fiskal ini. Ia berharap insentif fiskal ini bisa menjadi motivasi bagi daerah untuk terus berkontribusi dalam pembangunan.
“Saya berharap insentif dan penghargaan ini, bukan semata tujuan akhir daripada Saudara-saudara dalam bekerja. Melainkan menjadi pemicu untuk berkontribusi lebih besar lagi,” ujar Wapres.
Menurut data Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting Indonesia pada 2022 adalah 21,6%. Angka ini menurun secara signifikan dari tahun 2018 yang mencapai 30,8%.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri. Namun saya minta, kita tidak boleh berpuas diri, karena masih ada target yang harus kita kejar, yaitu prevalensi stunting 14% di tahun 2024,” kata Wapres.
Untuk mencapai target tersebut, Wapres mengakui tantangannya tidak mudah. Apalagi tahun 2024 adalah tahun politik. Oleh karena itu, ia meminta agar pergantian kepemimpinan di pusat dan daerah tidak mengganggu program penurunan stunting yang menjadi prioritas pembangunan.
Wapres menilai bahwa program penurunan stunting selama empat tahun terakhir telah menunjukkan komitmen politik yang tinggi dari para pemimpin di pusat dan daerah. Komitmen politik ini penting untuk memobilisasi sumber daya, meningkatkan koordinasi, dan melaksanakan program secara tepat sasaran.
“Oleh karena itu, saya minta kepada Saudara-saudara penjabat gubernur, bupati/ wali kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas, pada saat transisi pemerintahan nanti,” tegasnya.***
