Slawipos.com – Dua Tahun Beroperasi, RSUD Ir Soekarno Brebes Masih Minim Dokter Spesialis dan Fasilitas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir Soekarno Ketanggungan yang beroperasi sejak tahun 2021 masih mengalami sejumlah kendala. Salah satunya adalah minimnya dokter spesialis dasar dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Ineke Tri Sulistiyowaty saat ditemui di kantornya, Sabtu 15 Juli 2023. Ia mengatakan, saat ini RSUD Ir Soekarno hanya memiliki dua dokter spesialis dasar, yaitu dokter spesialis Penyakit Dalam dan dokter spesialis anak.
Padahal, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit tipe D seperti RSUD Ir Soekarno harus memiliki empat dokter spesialis dasar, yaitu dokter spesialis bedah, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis anak, dan spesialis penyakit dalam.
“Memang untuk dokter spesialis bedah dan spesialis kebidanan dan kandungan belum ada. Ini tentunya akan kami upayakan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari dokter spesialis yang bersedia bertugas di sini,” ujarnya.
Selain dokter spesialis, RSUD Ir Soekarno juga kekurangan sumber daya manusia (SDM) lainnya, seperti perawat, bidan, apoteker, dan tenaga administrasi. Untuk mengatasi hal ini, Ineke mengatakan, pihaknya akan mengupayakan mutasi dari tenaga ASN yang ada di fasilitas kesehatan pemerintah lainnya, seperti RSUD Brebes atau RSUD Bumiayu.
“Jika memungkinkan ya dimutasikan untuk memenuhi atau melengkapi kekurangan SDM di RSUD Ir Soekarno. Memang beberapa waktu lalu juga sudah ada sejumlah ASN dari fasyankes pemerintah yang dimutasikan untuk memenuhi kebutuhan SDM di sana. Tapi, memang untuk dokter spesialis masih kurang,” ujarnya.
Tak hanya SDM, sarana dan prasarana (sarpras) serta alat kesehatan (alkes) di RSUD Ir Soekarno juga masih belum lengkap. Ineke mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 untuk melengkapi kebutuhan tersebut.
“Hasil visitasi kemarin ada sebagian alkes dan sarpras yang dipenuhi yang saat ini masih dalam proses pengadaan. Dan untuk kebutuhan yang belum terpenuhi tahun 2023, sudah berproses usulannya melalui penganggaran DAK 2024,” pungkasnya.
Sebelumnya, Perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Renta Novianti Tapang mengatakan, pihaknya melakukan supervisi dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan di RSUD Ir Soekarno pada Kamis 13 Juli 2023. Dari hasil evaluasi tersebut, ia menemukan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit dan pemerintah daerah.
“Rumah sakit tipe D harus ada empat dokter spesialis mayor pada saat pengajuan izin operasional. Untuk kerjasama dengan BPJS juga harus ada sertifikat akreditasi. Rumah sakit ini punya pemerintah kabupaten, dan pemda juga yang harus ikut tanggung jawab,” tandasnya.
Ia berharap, pemerintah daerah bisa segera memfasilitasi untuk kelengkapan SDM dan sarana prasarana rumah sakit tersebut, agar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan nasional. “Kami harap ada komitmen dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi rumah sakit ini, agar bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” katanya.
