Semarang – BP Tapera dan TPAKD Jateng Siap Wujudkan Mimpi Rumah Rakyat, Masyarakat Jawa Tengah yang bermimpi memiliki rumah layak huni dan terjangkau kini memiliki harapan baru. Pasalnya, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jateng akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyediakan dana pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Kerja sama ini diresmikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, yang juga Koordinator TPAKD Jateng, dalam acara Konsinyering Pembahasan Rencana Sinergi BP Tapera dan TPAKD Jateng, yang digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng, Semarang pada Jumat (15/12/2023).
Sumarno mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya TPAKD Jateng untuk mengembangkan akses keuangan yang tidak hanya melalui sektor perbankan, tapi juga lembaga-lembaga keuangan nonperbankan, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Pegadaian, dan BP Tapera.
“BP Tapera memiliki berbagai program yang dapat membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan perumahan dengan jangkauan lebih luas. Program-program ini tidak hanya ditujukan untuk aparatur sipil negara (ASN), tapi juga masyarakat umum, termasuk pekerja di kawasan industri,” ujar Sumarno.
Ia berharap, program-program BP Tapera dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Jawa Tengah, yang selama ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk mensosialisasikan program-program ini kepada masyarakat, agar mereka dapat memanfaatkannya.
Sementara itu, Deputi Pengawasan Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Jateng, Tias Retnani, menyambut baik kerja sama ini. Ia mengatakan, sinergi antara OJK, Pemprov Jateng, dan BP Tapera diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk keuangan nonperbankan yang inovatif dan inklusif.
“Kami berharap, kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Jawa Tengah, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak dasar mereka, salah satunya adalah hak atas perumahan yang layak dan terjangkau,” tutur Tias.***
