Slawipos.com – Ganjar Pranowo Ungkap Modus Korupsi di Birokrasi dan Pemerintahan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan berbagai modus korupsi yang sering terjadi di birokrasi dan pemerintahan. Ia mengatakan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menindak korupsi.
Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan dalam Pelatihan Bersama Penanganan Perkara Tipikor Wilayah Jateng-DIY, yang diikuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan APIP, di Hotel Arrus, Semarang, Senin (7/8/2023). Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Harapan kita nantinya semua penanganan tindak pidana korupsi itu APIP-nya dulu, bekerja dulu. Tadi saya sampaikan bahwa APIP tidak sekadar menangani, tapi ini menurut saya memang harus profesional,” kata Ganjar.
Gubernur dua periode itu memberikan beberapa contoh modus korupsi yang pernah menimpanya. Misalnya, ada yang mengaku sebagai tim suksesnya, ada yang meminta setoran kepada pimpinan, dan lain-lain. Ganjar berharap APIP dapat mengantisipasi modus-modus tersebut sebelum APH turun tangan.
“Tanpa harus sampai ke penegakan hukum ini APIP-nya sudah menginisiasi, dan tahap pertama yang penting bagaimana mencegah,” tegasnya.
Di sisi lain, Ganjar juga menekankan peran penting pimpinan untuk memberikan contoh yang baik. Sehingga, potensi tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Hal itulah yang ia lakukan selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah.
“Kemudian sistemnya diperbaiki. Maka, kalau itu semua sudah dilakukan dengan baik tapi tidak dilaksanakan, inspektorat turun,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, dengan APIP aktif mengambil langkah, maka pencegahan korupsi dapat dilakukan. Ganjar menegaskan, jika pencegahan dilaksanakan, namun tindak pidana korupsi masih terjadi, maka wajib menggandeng APH.
“Maka kalau kemudian pencegahan korupsi kita bisa berjalan, penindakannya juga tegas,” ucapnya.
Ganjar Pranowo dikenal sebagai salah satu pemimpin yang fokus pada pencegahan korupsi di Jawa Tengah. Sejak awal menjabat pada 2013, ia menggandeng KPK untuk itu.
Hal tersebut selaras dengan slogan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dan “Tuanku ya Rakyat, Gubernur cuma Mandat” yang ia usung. Ganjar menegaskan, sikap integritas dan tidak membohongi rakyat, penting dijaga.
“Karena sebenarnya protes masyarakat ya satu saja, kenapa layanannya buruk, dan kenapa korupsinya merajalela,” katanya.
Ganjar menyentuh berbagai elemen masyarakat, mulai dari ASN, pelajar, hingga masyarakat pelosok, agar sistem pencegahan antikorupsi dapat terbentuk di Jateng. Dia memulai dengan mendorong ASN di pemerintahannya, untuk melaksanakan konsep layanan mudah, murah, cepat kepada masyarakat.
Gubernur menyadari, “semrawut”-nya birokrasi dapat menjadi celah oknum tidak bertanggung jawab, untuk melancarkan aksi korupsi.
“Saya senang karena KPK dulu menemani kita, kita mendapatkan kisi-kisi bagaimana melakukan pencegahan (korupsi), dan kita review satu per satu,” tandas dia.
Lewat berbagai upaya tersebut, Ganjar berhasil membawa Jateng lima tahun beruntun sejak 2018, mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kementerian PANRB.
Selain itu, Jateng juga meraih penghargaan KPK sebagai provinsi paling berintegritas pada 2019 lalu. Jateng dinilai KPK paling berintegritas dengan skor 78,26, diikuti Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.
