Sragen Satu-satunya di Jateng Raih KLA Kategori Utama, Magelang dan Klaten Nindya

Sragen Satu-satunya di Jateng Raih KLA Kategori Utama

Slawipos.com – Sragen Satu-satunya di Jateng Raih KLA Kategori Utama, Magelang dan Klaten Nindya. Pemerintah Kabupaten Sragen berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Sragen menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah (Jateng) yang meraih predikat tersebut.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga kepada Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, di Hotel Padma Sragen, Sabtu (22/7/2023) malam. Penghargaan ini merupakan bukti bahwa pembangunan di Sragen telah memenuhi standar layak anak.

Bupati Yuni mengucapkan terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng dan Baznas RI yang telah memberikan bantuan modal usaha, rehab rumah tidak layak huni (RTLH), dan jamban, kepada ratusan keluarga miskin di Sragen. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program penanganan kemiskinan ekstrem di Sragen.

Yuni mengatakan, setelah meraih KLA utama, tantangan selanjutnya adalah menjadi KLA murni pada 2024. Ia berharap, kerja sama antara pemerintah kabupaten dan Baznas Jateng dapat terus berlanjut, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak di Sragen.

Baca Juga :   Jokowi Dorong Petani Tanam Padi di Musim Hujan, Janjikan Subsidi Pupuk dan KTP Cukup

Sementara itu, Kota Magelang dan Kabupaten Klaten juga mendapatkan penghargaan KLA kategori nindya. Penghargaan diterima oleh Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz dan Bupati Klaten Sri Mulyani.

Wali Kota Aziz mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak di Kota Magelang. Ia berharap, ke depan Kota Magelang dapat meningkatkan prestasinya dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Bupati Mulyani mengatakan, penghargaan ini merupakan motivasi bagi Kabupaten Klaten untuk terus berupaya memperbaiki kondisi anak-anak di daerahnya. Ia mengatakan, pemerintah kabupaten akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.